Minggu, 07 Juni 2015

+62 852 1145 2294 (Telkomsel), Jual Jaket Kulit Di Garut

Jual Jaket Kulit Di Garut

Jual Jaket Kulit Di Garut

Jual Jaket Kulit Di Garut, Jual Jaket Kulit Di Bandung, Jual Jaket Kulit Di Jakarta, Jual Jaket Kulit Di Bekasi, Jual Jaket Kulit Di Depok, Jual Jaket Kulit Di Banjarmasin, Jual Jaket Kulit Di Balikpapan, Jual Jaket Kulit Di Bogor, Jual Jaket Kulit Di Yogyakarta, Jual Jaket Kulit Di Tangerang, Jual Jaket Kulit Di Pontianak, Jual Jaket Kulit Di Cirebon, Jual Jaket Kulit Di Semarang, Jual Jaket Kulit Di Surabaya, Jual Jaket Kulit Di Malang, Jual Jaket Kulit Di Samarinda, Jual Jaket Kulit Di Bandar Lampung, Jual Jaket Kulit Di Makasar

Jakarta - Penetapan pelaku mantan Dirut PLN Dahlan Iskan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menuai kritik. Praktisi hukum Erick Antariksa menilai ada syarat yg tidak tercukupi dalam penetapan pelaku itu.

“Sampai waktu ini pula, sebenarnya belum terang berapa sebenarnya kerugian negeri yg disangkakan pada Dahlan Iskan. Bersama begitu, salah satu syarat tindak pidana korupsi, "Kerugian Keuangan Negara" sudah gugur. & konsekuensinya, Dahlan Iskan mesti dinyatakan tak bersalah,” kata Erick, Pekan (7/6/2015).

Erick memaparkan, Dengan Cara hukum, ada tiga syarat penting suatu aksi dapat dinamakan aksi korupsi. Mula-mula, "Ada kerugian keuangan negara”. Ke-2, "Memperkaya diri sendiri atau orang lain”. Ke3, "Secara melawan hukum”.

Tiga syarat mutlak tersebut mesti semuanya dipenuhi. Seandainya salah satu saja tak tercukupi, sehingga satu buah aksi tak mampu dikategorikan juga sebagai satu buah tindak pidana Korupsi. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut mesti sanggup membuktikan dengan cara tidak terbantahkan bahwa satu orang terdakwa sudah dengan cara sah & meyakinkan lakukan ke3 syarat mutlak tindak pidana korupsi tersebut.

“Kalau Jaksa Penuntut Umum mesti membuktikan ke3 syarat tersebut, sehingga sebaliknya, penasihat Hukum yg membela terdakwa, pass membuktikan bahwa salah satu syarat penting tindak pidana korupsi tersebut tak tercukupi. Dalam kasus Korupsi Gardu PLN, Dahlan Iskan lumayan membuktikan salah satu syarat di atas tak terbukti. Lumayan salah satu saja. Contohnya, syarat mula-mula, "Kerugian Keuangan Negara" Kejaksaan Tinggi DKI menyebut bahwa proyek Gardu PLN ini dilaksanakan seperti system pengadaan barang, di mana diwaktu barang di terima, sehingga PLN dapat membayar,” urai Erick.

Menurut Erick, PLN memang lah sudah mengeluarkan duit, namun duit tersebut dikeluarkan diwaktu barang sudah di terima. Berarti, ada proses pertukaran duit & barang. Dengan Cara pembukuan keuangan, duit tersebut tak "hilang", tapi sudah beralih bentuk jadi barang. Maka sama sekali tak sempat ada kerugian keuangan negeri yg diakibatkan proyek "Gardu Ronda" ini.

“#‎BebasKanDahlanIskan. Aku bukan penasihat hukum Dahlan Iskan, aku cuma yang merupakan suporter Dahlan Iskan yg kebetulan jadi penasihat di sektor hukum. Contohnya, yang merupakan penasihat Slank dalam perkara-perkara hukumnya, penasihat Rasyid Rajasa & keluarga dalam perkara kecelakaan dulu lintas. Pula penasihat Cici Faramida kala jadi korban KDRT,” tutup dirinya.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.